Oleh: Ipung Untoro, M.Pd.B.I.
Pada awal menggaungnya program pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai guru tentunya merasa sangat bahagia karena pemerintah
sangat peduli dan memperhatikan murid dengan tercukupinya gizi, yang nantinya
akan membuat anak merasa nyaman untuk belajar dengan mengonsumsi makanan sehat
dan bergizi. Namun akhir-akhir ini, bukan hanya rumor tapi sudah fakta yang
betul- betul terjadi bahwa anggaran MBG diambil dari berbagai pos anggaran
utama dalam APBN, terutama dari sektor Pendidikan (paling besar, sekitar Rp223,6 triliun), lalu Kesehatan (sekitar Rp24,7 triliun), dan sebagian dari fungsi Ekonomi (sekitar Rp19,7 triliun), dengan total anggaran mencapai Rp335 triliun
untuk tahun 2026, yang akan disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (sumber: BGN).
Angka yang disebut merupakan terbesar sepanjang
sejarah. Muncul kontroversi besar, karena hampir separuh dari anggaran
pendidikan itu justru akan dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis. Hal ini
tentu saja menggerus APBN terkhusus bidang pendidikan. Tapi sebagian
mengatakan, kalau MBG diadakan di sekolah, itu adalah fungsi pendidikan. Kalau
ditelalah lebih dalam, yang janggal justru hampir separuh dari anggaran ini
untuk program makan bergizi gratis. Persoalannya apakah makan bergizi gratis
itu masuk dalam definisi pendidikan. Sementara masih ada sektor-sektor pendidikan
yang jauh lebih penting, jauh lebih mendesak untuk segera diselesaikan. Sebagai
contoh “Kemendikdasmen (Juli 2025): Total Anak Tidak Sekolah sekitar
3,9-4,2 juta, dengan Jawa Barat tertinggi (616.080 anak). Jika kita lihat sekarang bagaimana
angka putus sekolah itu masih sekitar 4 juta lebih. Bagaimana kesejahteraan
guru itu kalau di daerah-daerah itu semua memprihatinkan. Mereka ada yang
digaji dalam kisaran ratusan ribu.
Bagaimana jika kita lihat banyak
sekali sekolah-sekolah yang rusak, yang perlu dana mendesak untuk segera
renovasi. Kalau kemudian dari anggaran sebanyak itu hampir separuhnya
dialokasikan untuk makan bergizi gratis, maka ada pertanyaan, apa sebenarnya
ini betul-betul murni untuk pendidikan atau sekadar untuk mewujudkan
janji-janji kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo, khususnya program MBG.
Besaran itu disebut pemerintah sebagai nilai terbesar sepanjang sejarah negara
ini berdiri. Namun, belakangan apresiasi itu berbalik arah menjadi kritikan.
Kata pemerintah, cakupan penerima makan gratis diperluas dari 17,9 juta penerima pada 2025 menjadi 82 juta pada tahun ini. Rencana pemerintah itu tentunya perlu diapresiasi mengingat banyaknya aktor ekonomi, utamanya di akar rumput yang terlibat dalam program MBG. Tutup ruang dan celah untuk mengutak-atik dan mengepas-ngepaskan urusan pendidikan dan makanan. Kembalikan murwah bangsa ini dengan memuliakan pendidikan karena ia investasi buat masa depan. (Unt)
Posting Komentar